PATI — Rantai pasok program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pati dinilai harus menjadi penyelamat bagi peternak lokal. Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin, secara tegas meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memprioritaskan penyerapan daging ayam dan telur dari peternak setempat, bukan dari luar daerah.
Desakan ini muncul menyusul aksi unjuk rasa yang digelar para peternak pada Senin (10/8/2026) lalu. Mereka mengeluhkan harga jual yang rendah di tengah melambungnya harga pakan dan jagung, membuat usaha peternakan di ambang kerugian.
Harga Pakan Naik, Harga Jual Jatuh
Ali menyebut persoalan ini bukan sekadar soal fluktuasi pasar biasa. Jika SPPG tidak dilibatkan untuk menyerap hasil produksi, dikhawatirkan harga telur dan daging ayam akan semakin tertekan dan peternak semakin terpuruk.
“Kami hadir untuk mendengarkan dan menampung aspirasi para peternak. Persoalan harga pakan, ketersediaan jagung, hingga harga telur harus menjadi perhatian bersama,” kata Ali dalam pernyataannya, Selasa (11/8/2026).
Selaras dengan Program Nasional MBG
Menurut politisi PDIP ini, penyerapan hasil peternakan oleh SPPG sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Program MBG memang dirancang tidak hanya untuk memperbaiki gizi masyarakat, tetapi juga memberdayakan ekonomi lokal, termasuk sektor peternakan rakyat.
“Dengan adanya penyerapan ini, kami percaya harga telur dan daging ayam bisa stabil. Jangan sampai peternak justru merugi karena tidak ada kepastian pasar,” imbuhnya.
Lobi ke Pemerintah Pusat
Ali memastikan aspirasi ini tidak akan berhenti di tingkat kabupaten. Pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Dinas Peternakan dan Pelaksana Tugas (Plt) Risma Ardhi Chandra untuk membahas persoalan ini secara komprehensif.
Hasil pembahasan tersebut nantinya akan dibawa ke pemerintah pusat untuk dicarikan solusi bersama, termasuk kemungkinan intervensi harga pakan.
“Kemarin kami telah berhasil membawa aspirasi para nelayan ke pemerintah pusat. Kini giliran aspirasi dari para peternak yang akan kami bawa. Semoga mendapatkan hasil yang memuaskan,” ujar Ali.
DPRD Pati berkomitmen untuk terus membuka ruang dialog dan mengawal kebijakan yang berpihak pada keberlangsungan usaha masyarakat, khususnya di tengah tekanan ekonomi yang melanda sektor peternakan.
